Kamis, 31 Agustus 2017

NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)

Berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapat nomor identitas dalam rangka
akses kepabeanan.
Registrasi Importir merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan importir ke DJBC
untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah nomor identitas bersifat
pribadi yang diperlukan importir agar dapat mengakses sistem kepabeanan DJBC, baik yang
menggunakan teknologi informasi maupun secara manual, dalam rangka pemenuhan
kewajiban kepabeanan.

Importir yang belum memiliki NIK dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan pemenuhan
kewajiban kepabeanan tanpa NIK sebanyak 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor,
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor
Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat.
Kewajiban melakukan registrasi importir dikecualikan terhadap importir yang melakukan
pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia.
3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang
kiriman.
4. Barang pindahan.
5. Barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
kebudayaan atau penanggulangan bencana alam.
6. Barang untuk keperluan pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri
oleh instansi yang bersangkutan.
7. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor (API)
dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API.

Registrasi importir dilakukan oleh importir dengan cara mengajukan Isian Registrasi Importir
secara elektronik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui situs resmi DJBC
(http://www.beacukai.go.id). Isian Registrasi Importir menjadi dasar penilaian atas kondisikondisi yang dimiliki importir, yang secara umum berkaitan dengan eksistensi / keberadaan
importir, identitas pengurus / penanggung jawab, jenis usaha serta kepastian
penyelenggaraan pembukuan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima atau menolak pengajuan registrasi importir
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Isian Registrasi Importir
secara lengkap dan benar. Informasi diterima atau ditolaknya pengajuan registrasi importir,
termasuk juga perkembangan status proses registrasi importir, dapat diakses secara
elektronik melalui situs resmi DJBC (http://www.beacukai.go.id).
Importir yang telah teregistrasi (memiliki NIK) wajib memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, apabila melakukan perubahan data yang berkaitan dengan
eksistensi / keberadaan dan identitas pengurus / penanggung jawab sebagaimana telah
diberitahukan pada Isian Registrasi Importir. Pemberitahuan perubahan data tersebut
dilakukan secara manual (melalui surat biasa / tidak secara elektronik) dan dilengkapi
dengan bukti dokumen / data pendukung terkait.


NIK yang telah dimiliki importir dapat diblokir, apabila :

1. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir tidak melakukan
kegiatan impor ;
2. Berdasarkan penelitian dan penilaian kembali ditemukan bahwa :
a. Eksistensi / keberadaan importir tidak sesuai dengan pemberitahuan ;
b. Identitas pengurus / penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan ;
c. API yang dimiliki importir telah habis masa berlakunya ; dan / atau
d. Importir tidak menyelenggarakan pembukuan.

Pengaktifan kembali atas NIK yang diblokir tersebut di atas dapat dilakukan, apabila :

1. Dalam hal NIK diblokir karena 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir tidak
melakukan kegiatan impor, apabila :
a. Dapat dibuktikan bahwa importir melakukan kegiatan impor sepanjang periode
waktu tersebut ;
b. Mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API ; dan /
atau
c. Importir masih melakukan kegiatan usaha berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan DJBC.
2. Dalam hal NIK diblokir karena hasil penelitian dan penilaian kembali, apabila importir
telah memperbaiki kondisi / dokumen / data terkait.

NIK yang telah dimiliki importir dapat dicabut, apabila :

1. Importir melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut peraturan perundangundangan
di bidang kepabeanan dan cukai dan / atau perpajakan, yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemblokiran karena hasil
penelitian dan penilaian kembali, importir tidak melakukan perbaikan kondisi /
dokumen / data terkait.
3. API yang dimiliki importir dicabut ;
4. Diminta oleh instansi teknis terkait yang menerbitkan API ;
5. Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan ; dan / atau
6. Diminta oleh importir sendiri.

Peryaratan NIK

1.       AktePendirian Perusahaan dan SK Kehakiman
2.       AktePerubahan Perusahaan ygTerakhir + SK Kehakiman
3.       Domisili Perusahaan ygmasihberlaku
4.       Kartu NPWP Perusahaan
5.       SKT (SuratKeteranganTerdaftar) NPWP
6.       SPPKP (SuratPengukuhanPengusahaKenaPajak). ( Kalauada )
7.       SIUP PT LokalatauPendaftaran BKPM/IzinPrinsip/IUT/IUI Perusahaan PMA
8.       TDP Perusahaan.
9.       API (AngkaPengenalImportir)
10.   Untuk ExportPEB untuk Export atausalahsatunamabarang export.
11.   NIK Beacukai lama KalauPerubahan
12.   KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan ygada di AkteTerakhir).Dan Komisaris
13.   KTP dan NPWP KuasaDireksi (PenandaTangan API)
14.   Nama Bank , Nomorrek bank an perusahaan, valuta IDR Atau US
15.   Contohsalahsatusamabarangyagakan di Import atau export dan HS Barang.
16.   LaporanKeuangan (Neraca - Rugi/Laba) Perusahaan ygterakhir. Kl ada , kalautidakada bias dibantudisini

PROFILE


PT. RISMA LANCAR
Jasa Perijinan Pengurusan API DAN NIK
seluruh Indonesia
 
Dengan Hormat,
Selamat datang di website milik PT. RISMA LANCAR melalui website ini kami mencoba memperkenalkan lebih dekat informasi tentang jasa dan layanan perijinan perusahaan untuk anda.

Perusahaan PT. RISMA LANCAR berdomisili di BEKASI, dengan arah bisnis kami adalah bidang Jasa. Orientasi jasa perizinan pada Pengurusan  API DAN NIK.

Melalui pengamatan dan analisa yang mendalam terhadap permasalahan dari berbagai bidang usaha, PT. RISMA LANCAR selalu mengemas rumusan solusi terbaik bagi klien-klien kami. Harapan kami website ini dapat dijadikan referensi bagi anda untuk mengambil keputusan (Misi Perusahaan Kami BEKERJA JUJUR dan BERKUALITAS) dan prinsip kami "KAMI ADA UNTUK ANDA"

Semoga Kepercayaan dan Kerjasama yang telah dan sedang berjalan dengan baik selama ini dapat terus terbina dimasa yang akan datang. Terima kasih.

Akhir kata Kami mengucapkan banyak terimakasih, atas kunjungan Bapak / Ibu ke Web Site Kami.

Hormat kami

TTD
PT RISMA LANCAR

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami

Rabu, 30 Agustus 2017

PERSYARATAN API-U & API-P PMA


PERSYARATAN API-U & API-P
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

1
Copy Izin Prinsip (IP) BKPM dan Perubahanya jika ada
2
Copy Akta Notaris Pendirian beserta pengesahan kehakiman (SK Kehakiman)
3
Copy Akta Notaris Perubahaan beserta pengesahan kehakiman
(SK Kehakiman) apabila ada
4
Copy Domisili perusahaan yang berlaku ditandatangani oleh lurah dan camat.
5
Copy NPWP Perusahaan (SKT-Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu)
6
Copy SPPKP (Surat Persetujuan Pengusaha Kena Pajak) jika sudah PKP
7
Copy IUT (Izin Usaha Tetap) yang diterbitkan oleh BKPM Khusus API-Umum
8
Copy TDP Perusahaan.
9
Copy KTP WNI atau Passport dan Kitas serta IMTA untuk WNA
10
Copy NPWP Pribadi penanggung Jawab/Direksi
11
Apabila ada yang tanda tangan selain direktur utama dikartu API, wajib
melapirkan copy KTP, NPWP Pribadi dan KITAS/IMTA untuk orang asing.
12
Pass photo 3×4 : 4 lembar berwana backgound merah yang berwenang
menanda tangani kartu API
13
Asli Refrensi Bank Divisa (Surat Keterangan Bank) yang ditujukan
kepada Kepala BKPM Republik Indonesia) khusus API-U
14
Copy Surat Izin Usaha Industri (IUI) khusus API-P
15
Foto Kantor tampak dalam dan tampak luar
16
Copy Surat Bukti Kepemilikan kantor/tempat usaha (AJB, Sertifikat jika
hak milik atau Perjanjian sewa jika sewa