Jumat, 28 Februari 2014

API - T


ANGKA PENGENAL IMPORTIR - TERBATAS (API - T)
Perusahaan PMA / PMDN

Persyaratan :

1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatangan dokumen bukan direksi perlu Surat Kuasa Direksi di atas materai
2. Foto Copy Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir (Bila ada) ;
3. Foto Copy IMTA bagi TKA penandatangan dokumen impor ;
4. Foto Copy KTP atau KITAS penandatangan Kartu APIT ;
5. Pas Photo penandatangan APIT 3 x 4 berwarna 4 lembar ;
6. Foto Copy SP.PMDN atau SP.PMA atau SPP.Presiden dan perubahannya atau Kontrak Karya di Sektor Pertambangan Umum & PKP2B di Pertambangan Batubara ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
8. Foto Copy NPWP Perusahaan ;
9. LKPM periode terakhir. 

Senin, 28 Oktober 2013

API ( Angka Pengenal Importir )

ANGKA PENGENAL IMPORTIR
Angka Pengenal Importir dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan bagi Perusahaan Lokal)

API atau Angka Pengenal Import adalah surat ijin usaha dasar buat inportir (salah satu ijin import)
API-ANGKA PENGENAL IMPORT diberikan pemerintah kepada setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan inportir Barang / komponen dari luar negeri.

Perijinan Import dasar selanjutnya adalah SRP - Surat Register PabeanPerijinan Lainya yang di butuhkan agar perusahaan bisa sebagai inportir adalah tergantung dari jenis barang ataupun material inportnya :
Misalnya : ijin import Beras dan Elektronik adalah berbeda. Perbedaan nya adalah di Nomor pengenenal Importirnya (NPIK nya) dan IT nya. 

Jadi pengurusan ijin import tersebut harus di konsultasikan secara mendetail agar tidak ada permasalahan pada waktu perusahaan melaksanakan import

 Angka Pengenal import terdiri atas :

1. Angka Pengenal Import Produsen (API-U), 
2. Angka pengenal import terbatas (API-T), 
3. Angka pengenal import Khusus (API-K), 
4. Angka Pengenal Import Produsen ( API-P )

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami



Minggu, 20 Oktober 2013

IT (Importir Terdaftar)


BAGIAN IMPORTIR TERDAFTAR

1.   IT NON CAKRAM / CAKRAM OPTIK
      IT NON CAKRAM OPTIK - Importir Terdaftar Non Cakram Optik
2.   IT ELEKTRONIK
      IT PRODUK TERTENTU - ELEKTRONIKA
3.   IT BAJA / BESI
      IT - Importir Terdaftar Besi atau Baja
4.   IT SAKARIN DAN GARAMNYA
      Syarat SAKARIN DAN GARAMNYA
5.   IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
      IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
6.   IT BPO
      Syarat Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan Ozon (IT BPO)
7.   IT PRODUK TERTENTU - ALAS KAKI
      SYARAT IT PRODUK TERTENTU - ALAS KAKI
8.   IT MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA
      IT MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN
      MESIN PRINTER BERWARNA
9.   IT PRODUK TERTENTU - PAKAIAN JADI
      SYARAT IT PRODUK TERTENTU - PAKAIAN JADI

Syarat Pengurusan:

1.   Akte pendirian dan kehakiman serta perubahannya.
2.   Fotocopi NPWP direksi dan Perusahaan.
3.   Fotocopi KTP Direksi.
4.   Fotocopi SIUP.
5.   Fotocopi API -U
6.   Rencana Import dalam setahun.
7.   Rencana pemasaran dalam setahun.
8.   Formulir isian dan surat Permohonan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami

Selasa, 17 September 2013

NPIK

(NPIK) Nomor Pengenal Importir Khusus

Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan untuk memberlakukan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) bagi kalangan importir. Keputusan tersebut di tuangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus tertanggal 16 Maret 2002 Menurut surat Keputusan tersebut yang dimaksud dengan Nomor Pengenal Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.
Pemberlakuan NPIK tersebut ditujukan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen, mendukung industri dalam negeri dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya sekaligus untuk tertib administrasi di bidang impor, sehingga akan mempermudah pengawasan terhadap aksi-aksi penyelundupan yang dapat merugikani berbagai penerimaan negara.

NPIK terdiri atas :

NPIK Beras Nomor Pengenal Importir Khusus Beras
NPIK Jagung Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung
NPIK Kedelai Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai
NPIK Gula Nomor Pengenal Importir Khusus Gula
NPIK TPT Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil
NPIK Sepatu Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu
NPIK Elektronika Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya
NPIK Mainan Anak Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak – Anak

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh nomor pengenal iimportir khusus diatur dalam pasal 4, bab III, sebagai berikut :
(1) NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U); Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
(2) Untuk dapat memperleh NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, dengan perysaratan :
    a. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Umum, melampirkan :
       - API-Umum
       - Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir atau realisasi impor dalam 1 (satu) tahun terakhir dan atau perjanjian kontrak pembelian dengan mitra dagang luar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun kemuka.
    b. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan :
       - APi-P;
       - Izin Usaha Industri;
    c. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan :
       - API-T;
       - Izin Usaha Industri atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA/PMD.
(3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebgaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menerbitkan NPIK atau menolak permohonan.
(4) Masa berlaku NPIK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Selanjutnya keputusan Menperindag pada Bab IV pasal 5 disebutkan bahwa kewajiban bagi importir pemilik NPIK adalah :
(1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
(3) Bentuk Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan tersebut.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disampaikan melalui facsimile atau jasa kantor pos atau disampaikan langsung.

Para importir pemilik NPIK yang melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang di maksud pada pasal 5 maka akan dikenakan sangsi sebagai berikut:
(1) NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 sebanyak 2 (dua) kali.
(2) NPIK dicabut apabila :
    a. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK;
    b. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan pengalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(3) Pembekuan dan Pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ditrektur Jenderal.Surat Keputusan Menpperindag ini, juga membolehkan bagi para importir untuk melakukan kegiatan impor atas barang tertentu tanpa harus memiliki NPIK, sebagaimana disebutkan pada Bab V, pasal 7, disebutkan bahwa Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sepanjang untuk :
    a. Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
    b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
    c. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1955;
    d. Barang contoh. Namun impor barang tertentu pun dapat dilakukan oleh para importir tanpa memiliki NPIK dan tanpa memperhatikan pasal 7 tersebut di atas sebagaimana dijelaskan pada pasal 8, yaitu impor barang tertentu di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diberikan dengan persetujuan Menteri.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami

PERSYARATAN API - P

PERSYARAT API – P

1.       Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya;
Nama Dan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan (Asli);
2.       Photo Copy Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat Perusahaan Yang Masih Berlaku Dari Kantor Kelurahan Setempat/Fotokopi Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat Berusaha
3.       Photo Copy Izin Usaha Industri/Ijin Yang Setara Dari Instansi Terkait;
4.       Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Sesuai Dengan Domisilinya;
5.       Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6.       Referensi Dari Bank Dalam Kop Surat (Asli)
7.       Pasfoto Berwarna Masing-Masing Pengurus 2 (Dua) Lembar Ukuran 3 X 4; Dan
8.       Photo Copy KTP Dari Pengurus/Direksi.
Photo copy izin industri.


PERSYARATAN API - U

PERSYARATAN API-U

1.      Copy Akta Notaris Pendirian beserta pengesahan kehakiman (SK Kehakiman).
2.      Copy Akta Notaris Perubahan beserta pengesahan kehakiman (SK Kehakiman) apabila ada.
3.      Copy Domisili perusahaan yang berlaku.
4.      Copy NPWP Perusahaan (SKT-Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu)
5.      Copy SPPKP (Surat Persetujuan Pengusaha Kena Pajak).
6.      Copy SIUP Perusahaan.
7.      Copy TDP Perusahaan
8.      Copy KTP Direktur.
9.      Copy NPWP Pribadi penanggung Jawab/Direksi.
10.  Apabila ada yang tanda tangan selain direktur utama dikartu API, wajib melapirkan copy KTP, NPWP Pribadi
11.  Pass photo 3x4 : 2 buah berwana backgound merah yang berwenang menanda tangani  kartu API
12.  Asli Refrensi Bank Divisa
13.  Asli API lama kalau perubahaan
14.  Copy IMB
15.  Copy Sertifikat kepimilikan kantor atau bukti kontrak ( Bila Sewa ) 
16.  Kop surat kertas A4 sebanyak 6 lembar

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkani menghubungi kami